KENAIKAN BBM: CERMINAN STALINISME MASA KINI

STALIN, siapa yang tidak mengenalnya sebagai orang yang keji dan kejam. Tapi hanya sedikit cerita detail mengenainya, salah satu yang cukup lengkap adalah kajian Dr. Medvedev. Objektivitas sebagai seorang sejarahwan dan tentunya jujur dan tajam dalam berbagai informasi dikumpulkan dari berbagai korban tiran Stalin, Medvedev memperkirakan lebih dari 20 juta orang mati karena kekejian Stalin. Dalam Membangun sosialisme dalam satu negara Stalin tanpa ragu menggunakan mekanisme teror. Bahkan Stalin telah melakukan kejahatan yang tidak ada padanannya di dunia, bahkan hingga sekarang.

Memang kita tidak bisa mengaitkan kekejaman Stalin dalam membangun negara sosialisnya dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tapi antara Stalin dan Pemerintah, ada benang merah yang sering kita temukan, diakui atau tidak, kedua sama-sama menggunakan mekanisme teror dalam membangun suatu negara. Sejak kejatuhan era Soekarno, teror menjadi pilihan tepat untuk mengontrol dan membatasi pola gerak rakyat (people power), meskipun di satu waktu people power ini bisa membuncah, tak terduga. Bedanya, teror yang dilakukan oleh Stalin  berbentuk fisik, tapi untuk saat ini, kita menghadapi teror yang melebihi kekejaman teror fisik, yaitu teror wacana, teror melalui pembodohan dan pemiskinan, yang justru seringkali kita tidak sadar bahwa kita tengah diteror.

Rencana kenaikan BBM oleh  pemerintah adalah salah satu bentuk teror yang diluncurkan. Sebab, dampak dari teror ini akan sangat menyakitkan, menyulitkan, dan memiskinkan. Meminjam istilah Revrisond Baswir (2004), pemerintah tengah mengadakana upaya yang disebut “pemiskinan struktural” dan “pemiskinan kultural”. Ya, saya sangat sepakat, dan tentunya kita sepakat bukan? Bahwa benar, teror itu sedang terjadi. Pemerintah seperti belum belajar dari pengalaman dinamika rakyat pada periode sebelum-sebelumnya. Dimana rencana kenaikan BBM yang tentunya tidak populis dan bahkan sangat membuat ‘miris’ selalu saja memicu konflik sosial pasca itu. Salah satu konflik sosial dari naiknya harga BBM dan TDL adalah gejolak PHK. Sebagaimana data yang dilansir Kompas Mahasiswa Edisi 83 Mei 2010, bahwa angka PHK melonjak tajam  pada tahun 2007 sekitar 11.714-an (di Jawa Tengah) dikarenakan kenaikan harga BBM.

Kini, sudah dapat dipastikan April mendatang, harga bahan bakar minya (BBM) akan naik. Tentunya akan disusul kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Terhitung sejak jauhnya pemerintah Soekarno dan masuknya kapitalis liberal di era tahun 1967-an, BBM telah naik 27 kali. Rencana pemerintah SBY menaikkan BBM menjadi kenaikan ke-28 dalam sejarah Indonesia. Menyikapi rencana tersebut tentu kita serentak menolak. Tapi penolakan seperti apa yang bisa dilakukan mengingat nasi sudah menjadi bubur, topi sudah diangkat, dan keputusan sudah diambil oleh pemerintah untuk menaikkan BBM. Kita sebagai warganegara sudah sepatutnya mencurigai. Ya, curiga atas setiap keputusan yang diambil sambil mengawasi pola gerak pemerintah pasca kenaikan BBM ini. Sebab bukan tidak mungkin anggaran pemangkasan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM justru lari ke invisible boxes dengan melihat konteslasi politik Indonesia yang semakin memanas untuk pemilu mendatang. Sebab aset sumberdaya layaknya menjadi prioritas utama untuk diperuntukkan dalam mensejahterakan rakyat.

Dan benarlah apa yang pernah diperjuangkan Hasan Al-Bana, bahwa pengamanan dan pengelolaan sumber daya dan aset negara secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat adalah tujuan mengapa rakyat seharusnya berdaulat atas negerinya. Terbukti ketika rakyat kita tidak lagi bisa menikmati sumber daya maka kesengsaraan, angka kemiskinan yang tinggi, kelaparan dan konflik sosial yang justru terjadi di negeri ini. Mau bukti? Tengoklah sekitar Anda, perhatikanlah sekitar kita, maka kita tidak akan sulit menemukan potret kemiskinan dan kesengsaraan itu.

*Kadep Humas KAMMI

Komisariat Unnes

Pegiat Komunitas Ilalang Indonesia

ridwanarifin89@ymail.com

Read More

Nasionalisasi Pahlawan Indonesia

Pahlawan adalah mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Pahlawan adalah mereka yang berjuang dengan sepenuh hati, jiwa dan raganya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, membebaskan rakyat dari ketidakberdayaan, melepaskan rakyat dari penjajahan, dan menyadarkan rakyat akan identitas bangsanya. Maka jika pemaknaan pahlawan yang demikian, kita dapat mengatakan bahwa Presiden adalah pahlawan, Polisi adalah pahlawan, Guru adalah pahlawan, Menteri adalah Pahlawan, Aktivis adalah pahlawan, sebab mereka adalah orang-orang yang berjuang sepenuh jiwa raga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan dan membebaskan rakyat dari berbagai upaya pembodohan dan kita menyebutnya pahlawan dalam makna yang sempit.

Hal ini akan menjadi sangat ironis saat kita mendengar berita bahwa rakyat justru merasa terancam dengen keberadaan aparat negara. Atau ketika kita melihat aksi demonstrasi besar-besaran tiap kali Presiden dan atau Wapres kita mengunjungi daerah-daerah tertentu. Berbeda jauh beberapa tahun lalu saat pahlawan Indonesia ditunggu kehadirannya, disambut kedatangannya, dan dihargai dengan penghargaan yang besar. Pahlawan yang dibicarakan kali ini adalah pahlawan dalam arti sempit, bukan mereka (pahlawan) yang namanya tersemat gelar kepahlawanan nasional. Dengan membandingkan pahlawan dalam artian yang sebenarnya, seharusnya pahlawan kita saat ini memiliki beberapa karakter kepahlawanan salah satunya adalah berjuang untuk rakyat. Hal tersebut berimplikasi pada dunia visi dan dunia aksi seorang pahlawan harus berada dalam kerangka prorakyat. Apapun yang dipikirkan dan apa-apa saja yang diusahakan harus bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat.

Jika kemudian pahlawan kita dulu sedikit sekali memikirkan pribadinya atau bahkan keluarganya, sehingga begitu dicintai oleh rakyat dan bahkan tanpa pengakuan sekalipun mereka disebut-sebut sebagai pahlawan. Tapi sayang bukan kepalang, melihat kondisi fakta di lapangan bahwa pahlawan kita saat ini justru jauh dari paradigma prorakyat. Kebutuhan akan ekonomi dan tendensi politik praktik golongan tertentu mendorong pahlawan-pahlwan kita ‘menjual’ rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka bahkan ke pihak asing. Independensi pahlawan kita sekarang masih dipengaruhi oleh ‘sogokan’ politik, ekonomi, bahkan pertahanan sehingga tak heran banyak kebijakan-kebijakan yang diambil justru tidak prorakyat. Kita bisa menerka seberapa jauh pengaruh asing terhadap ekonomi kita, atau seberapa besar ‘titipan dan paksaan’ pihak asing terhadap kurikulum pendidikan anak bangsa.

Tuntutan untuk menasionalisasi industry yang ada di Indonesia selalu menjadi rumor yang diangkat, tapi justru sekarang kita harus mengusulkan upaya untuk menasionalisasi pahlawan Indonesia itu sendiri. Dengan berbagai sebab, nasionalisasi pahlawan Indonesia menjadi penting sebab pahlawan kita justru bukan lagi menjadi pejuang rakyat sendiri tapi menjadi pejuang untuk ekonomi kapitalis, dan pejuang kepentingan para koorporat asing. Perselisihan antara rakyat dengan PT Freeport di Papua yang juga melibatkan Polri yang seharusnya menjaga dan mengayomi rakyat justru menjadi ‘anjing penjaga’ koorporat yang jelas-jelas ‘menjajah’ rakyat adalah bukti nyata bahwa pahlawan kita perlu dinasionalisasi. Agar kemudian, pahlawan kita menjadi pahlawan milik rakyat, miliki Indonesia, bukan milik pihak pemegang modal, uang, atau kekuasaan.

ridwanarifin80@ymail.

Refleksi Hari Pahlawan Nasional

10 November 2011

Read More

Moral, Peradaban, dan Tragedi Keadilan

Mei 1998, Siang itu, Kota Jakarta, masih dirubungi jutaan massa aksi demonstrasi yang datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Tidak seperti biasanya. Aksi demonstrasi menyebar secara sporadis dan begitu cepat bukan hanya di Kota Jakarta tapi di kota-kota lainnya di Indonesia. Bahkan aksi-aksi tersebut banyak juga yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan berbagai tindakan yang justru dibarengi oleh berbagai tindakan kriminal yang bersifat SARA. Bentrokan fisik antara mahasiswa dan aparat keamanan menjadi tontonan yang mencekam bukan hanya bagi masyarakat Kota Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Titik klimaks kekecewaan rakyat atas pemerintahan yang otoriter, mengkerdilkan aspirasi, bahkan korupsi yang merajalela hingga Indonesia mengalami krisis berkepanjangan pasca itu diwujudkan dalam bentuk penggulingan Soeharto kala itu.

Tulisan-tulisan besar yang pasti menghiasi rumah, kantor, atau bahkan pertokoan, tulisan ‘Milik Pribumi Asli’, menjadi bukti bahwa kejahatan SARA terjadi secara sporadis dan sangat cepat di tengah-tengah aksi penggulingan rezim pemerintahan. Bangunan-bangunan beton Jakarta menjadi saksi bisu atas ‘tragedi kekejaman’ kekuasaan yang merezim atas rakyat yang haus akan keadilan dan kesejahteraan. Pelanggaran HAM kala itu menjadi legitimasi penguasa sebagai upaya melindungi kekuasaannya. Padahal, pernyataan dan pengakuan HAM dalam konstitusi ditegaskan secara ekspilisit untuk menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi.[1] Bahkan hingga saat ini, peristiwa tersebut selalu menjadi titik tolak perubahan bagi kaum muda di Indonesia.

Pelan tapi pasti. Kehancuran dalam berbagai sektor kehidupan terus saja menghadapi bangsa ini. Ketidakmandirian ekonomi, degradasi moral anak bangsa, bahkan sampai pergeseran nilai-nilai moral yang justru menjerumuskan bukan hanya budaya timur kita tapi kepribadian bangsa secara umum. Kemiskinan yang kian hari kian menjadi-jadi, hutang negara yang semakin membesar bak perut anak-anak busung lapar di negeri ini bahkan setiap kepala yang lahir sudah menanggung beban hutang. Belum selesai masalah kemiskinan, kita masih terus dihadapkan dengan permasalahan keamanan negara. Mulai dari tindakan radikal dan terorisme yang mengancam keamanan dan kedaulatan, bahkan berbagai gesekan sosial di masyarakat yang berbau SARA mengancam keberagaman agama dan bangsa di Indonesia ini. Tak hanya sampai disitu, kita masih terus dikejutkan dan dikhawatirkan oleh tindakan-tindakan kriminal kejahatan bahkan korupsi yang sudah menjadi common enemy bagi tiap generasi anak bangsa. Tapi sayangnya, kita sering terjerat jebakan musuh tersebut sehingga korupsi sudah menjadi penyakit yang menjangkiti di setiap tingkatan masyarakat.

Pembangunan moral generasi anak bangsa serta ‘pelurusan’ moral masyarakat yang sudah terlanjur terjerumus baik secara struktural maupun kultural harus diupayakan segera. Secara struktur, masyarakat dihadapkan pada pola-pola birokrasi pemerintahan dan masyarakat yang mengharuskan kita mengikuti arus, bahkan arus negatif sekalipun hingga tidak ada lagi pilihan lain bagi kita untuk melakukannya. Dan pada akhirnya menjadi kultur (budaya) yang terkesan sudah ‘dipermisifkan’ oleh masyarakat kita, bahkan untuk tindakan korupsi sekalipun. Coba tengok praktik-praktik korupsi ‘kecil-kecilan’ di kampus. Maka terdapat benang merah antara moral dan tragedi-tragedi kehidupan. Sebab, dipungkiri atau tidak, moral adalah kunci dan modal utama dalam mengatasi semua permasalahan yang tengah dihadapi bangsa. Moral akan mendorong segala bentuk tindakan aksi dan fikir yang pada akhirnya berimplikasi secara luas. Maka, baik buruknya perkembangan bangsa, maju atau mundurnya peradaban manusia, sedikit banyak ditentukan oleh moral dari tiap-tiap individu.

Konservasi Moral

            Salah satu komitmen usaha yang diupayakan oleh anak bangsa untuk menyelamatkan generasi Indonesia dari kehancuran adalah upaya-upaya penyadaran dan pencerdasan serta pembebasan pikiran dari belenggu jerat doktrinasi paham amoral. Konservasi moral[2] salah satunya. Usaha yang dilakukan untuk menngembalikan kembali atau paling tidak sebagai upaya pencegahan terhadap penghancuran moral. Gerakan-gerakan perbaikan diri baik dari segi kualitas pemikiran, kontribusi maupun keimanan dikobarkan untuk menjadi kesemangatan bersama dalam menyonggsong Indonesia lebih baik.

            Maka kemudian, dalam situasi kerentaan bangsa, kelelahan pikiran dan ketidakberdayaan bargaining position negeri kita atas negeri-negeri lainnya harus ada usaha tegas. Sebagaimana Hamzah (2002)[3] mengatakan bahwa siapa saja yang matanya redup, lesu, bodoh, dan oportunis harus disingkirkan. Bangsa ini harus diberikan kepada yang matanya bersinar, kuat, berani, dan patriotik. Dan konservasi moral-lah menjadi titik tolak perubahan, paling tidak dari dalam kampus sebagai basis generasi anak bangsa yang akan melanjutkan peradaban bangsa Indonesia kedepan.

Ridwan Arifin*

ridwanarifin89@ymail.com

Catatan Kaki

---

[1] Indah Sri Utari, HAM Sebagai Kritik (Gagasan tentang Politik Hukum Nasional di Tengah Tuntutan Global), Jurnal Pandecta Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2008, Semarang: FH UNNES, 2008, h. 20-21.  

[2] Konservasi moral merupakan salah satu upaya yang dicetuskan oleh UKKI Unnes dalam rangka mendukung Unnes sebagai Universitas Konservasi. Dalam konteks keagamaan, konservasi moral mencakup berbagai bentuk upaya perbaikan moral, diri dan ibadah keimanan. Bukan hanya bagi pemeluk Islam, tapi untuk semua pemeluk agama, karena tiap agama selalu memuat perintah dan ajaran tentang moral manusia. Maka sehat secara jasmani dan ruhani, fikriyah dan bathiniyah adalah tujuan akhir dari upaya konservasi, baik moral, budaya maupun konservasi lingkungan.

[3] Fahri Hamzah, Pemuda dan Usia Suatu Bangsa (Refleksi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2002), Dari Kader untuk Bangsa, Bandung: Fitrah Rabbani, 2007, h.49-50.

Read More

Destinasi Islam Global

INDONESIA dan Maroko memiliki sejarah panjang yang tak terpisahkan dalam berbagai hikayat catatan sejarah baik di masa perjuangan kemerdekaan bahkan sampai sekarang tetap memiliki cerita sejarahnya yang lekat. Dua negara yang berebeda dalam segala hal tapi memiliki kedekatan yang sangat erat bak saudara kandung. Umur Indonesia yang hampir 66 tahun kemerdekaan dengan 50 tahun hubungan diplomatiknya Indonesia-Maroko mengindikasikan bahwa antara Indonesia dan Maroko memiliki hubungan yang jauh dari sekedar hubungan antara dua negara. Bahkan sejak presiden pertama RI, Soekarno, hingga saat ini, nampaknya Maroko selalu menjadi partner dalam segala bentuk kehidupan bangsa. Pengalam kedua negara tersebut membuktikan bahwa Islam tidak mengalami kebangkrutan dalam hal modernisasi. Terlebih lagi di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dan negara paling demokratis ke tiga membuktikan bahwa Islam meskipun bukan dalam bentuk negara Islam, nilai-nilainya mampu diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Azra (1999) bahwa pengalaman Islam di Indonesia dalam [dua] dasawarsa terakhir membuat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam tidaklah mengalami kebangkrutan dalam proses modernisasi. Seperti yang diketahui, banyak ahli seperti Donal E.Smith, Robert Bellah atau pakar/pendeta Protestan semacam Harvey Cox berteori bahwa agama akan mengalami kebangkrutan dan tersingkir dalam kehidupan masyarakat yang semakin teknokratis dan impersonal tidak lagi memerlukan agama, dan bahkan harus disingkirkan karena dianggap menghalangi modernisasi.

Memang pengalaman Islam di Indonesia dan Maroko banyak memberikan warna paling tidak bagi perkembangan pemikiran dan kebudayaan seantero dunia. Kalau kemudian kita tarik sejarah hubungan antara kedua negera tersebut yang sudah setengah abad terjalin, disana akan ada peran penting dari Maroko, bukan hanya sebagai sebuah negara yang terkenal dengan sebutan Maghribi-nya tapi lebih dari itu, ternyata Maroko telah menanamkan benih unggulnya di Indonesia sejak pertengahan abad 14 Masehi silam. Kalau kemudian kita tarik benang merah sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia, Maroko memang tidak dapat dipisahkan dari besarnya Islam di negara ini. Berawal ketika itu musafir terkenal Ibnu Battutah melakukan perjalanan panjangnya dari Negeri Matahari Terbenam tersebut menuju Mesir, India, dan kemudian pada akhirnya tiba di Indonesia lebih tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai. Kita juga pasti mengenal Walisongo yang berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim salah satunya, yang lebih dikenal dengan sebutan Syeikh Maghribi berasal dari Maroko.

Nampaknya memang tidak ada alasan untuk tidak menganggap Maroko sebagai Akhun Syaqiq-nya Indonesia. Bahkan kalau ditengok lebih jauh sejarah hubungan Indonesia dan negara tersebut, kita akan banyak menemukan hal-hal yang memang mendukung bahwa Maroko benar-benar saudara kandung kita. Presiden Soekarno bahkan pernah berkunjung ke Maroko sebagai Kepala Negara Pertama yang menginjakkan kakinya di Negeri Al-Maghribi setelah empat tahun kemerdekaan negeri tersebut dari kolonial Perancis.

Pemetaan Dunia Global

            Indonesia dengan segala potensi sumberdaya alamnya yang melimpah serta penduduk muslim terbesar di dunia dengan bentuk negara republik dan Maroko sebagai negara dengan potensi kebudayaan dan sosial yang besar dengan bentuk monarki konstitusional, maka akan sangat dimungkinkan kedua negara tersebut mampu mewarnai perkembangan dunia Internasional. Secara umum memang hubungan yang telah dijalin antara kedua negara tersebut hanya bersifat hubungan diplomatik bilateral, namun kalau ditelisik secara cermat, bukan hanya hubungan bilateral dua negara tapi rencana pembangunan dan pemetaan dunia kedepan nampaknya menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia dan Maroko begitu dekat. Kedekatan yang terjadi bukan hanya karena kedekatan antara kepala negara tetapi rakyat Indonesiapun memiliki kedekatan yang khusus dengan rakyat Maroko begitu juga sebaliknya. Mulai dari kebudayaan, sosial masyarakat bahkan sampai adat kebiasaan, terlihat tidak ada kecanggungan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Maroko. Seolah sudah menjadi hal yang lumrah terjadi, kebudayaan kedua negara yang dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh justru menjadi sangat dekat di hati masyarakat kedua negara tersebut.

            Lebih jauh, kalau kita memandang hubungan yang sudah terjalin sejak 50 tahun lalu, ke depan akan mendapatkan banyak tantangan dalam menghadapi perkembangan dunia global. Seolah menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia dan Maroko, hubungan diplomatik yang sudah terjalin itu justru dihadapi sebagai peluang besar dalam menata kembali peta dunia Internasional. Maroko dengan nuansa keislamannya yang tinggi dan Indonesia yang secara kuantitas memiliki kekuatan penduduk muslim terbesar akan menjadi salah satu sorotan dunia ke depan terutama dunia Barat dimana berbegai hipotesa akan kebangkitan Islam menjadi pertimbangan Barat untuk masa-masa selanjutnya. Mengenai akan adanya kebangkitan/revivalisasi Islam tersebut, terdapat suatu pendapat yang sangat mencolok seperti yang dikemukakan oleh Sameul P. Hutington dalam sebuah buknya yang berjudul The Clash of Civilization and The Remaking of World Order mengatakan bahwa akan terjadi suatu benturan peradaban antara Islam dan Barat (baca: Amerika Serikat) setelah perseturuan dan perselisihan ideologi yang sebelumnya antara Barat, yang liberal kapitalis, dengan Komunis yang dianggap diktator otoritarian. Lanjutnya bahwa musuh kedua Barat setelah Komunis runtuh adalah Islam dan konfusianis (baca: Republik Rakyat Cina). Tesisnya mengenai benturan peradaban antara Islam dan Barat didasari oleh beberapa asusmsi dan konflik yang terjadi diataranya sebagai berikut: (1) Term la Guerra fria merupakan istilah yang digunakan oleh orang-oranag Spanyol abad XII untuk melukiskan hubungan yang tidak menyenangkan antara mereka dengan umat Islam Mediteranian, dan pada tahun 19990-an, sebagian orang melihatnya sebagai perang dingin perdaban yang kemudian kembali terulang antara Barat dengan Islam saat ini. Kemudian (2) Islam adalah satu-satunya peradaban yang mampu membuat Barat selalu berada dalam keraguan antara hidup dan mati, dan ia telah melakukannya, setidak-tidaknya dua kali yaitu ketika Khilafah Turki Utsmani melemahkan kekuatan Byzantyum dan menaklukan sebagian wilayah Balkan serta Afrika Utara, serta mengepung Konsatatinopel pada tahun 1453, kemudian pada tahun 1529 menyerbu Wina; (3) bahwa 50% dari seluruh penyerangan yang terjadi di berbagai negara antara tahun 1820 sampai dengan 1929 merupakan perang agama antara Islam dan Kristen. Selanjutnya Hatington mengatakan (4) konflik, di satu pihak disebabkan adanya perbedaan konsep dasar Islam, terutama menyangkut pandangan hidup, mentransendensikan dan menyatukan antara agama dan politik versus konsep Kristen yang memisahkan Tuhan dengan Kasiar.

Selanjutnya (5) tingakatan konflik antara Islam dengan Kristen sesanantiasa dipengaruhi oleh siklus pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perubahan teknologi, dan intensitas komitmen keagamaan; (6) selama Islam tetap sebagai Islam, Barat tetap Barat, konflik fundamental antara dua peradaban besar dan dua way of life ini akan terus terjadi di masa yang akan datang sebagimana ia pernah terjadi empat belas abad yang lalu; (6) bahkan selama 15 tahun, antara tahun 1980-1995, menurut Departemen Keamanan AS, Amerika Serikat telah melakukan tujuh belas kali operasi militer di Timur Tengah, seluruhnya diarahkan untuk menyerang Islam. Tidak pernah dilakukan bentuk-bentuk operasi militer AS yang demikian itu terhadap peradaba-peradaban lain; dan (6) bagi Barat yang menjadi ganjalan utama bukanlah fundamentalisme Islam, tetapi Islam itu sendiri, sebuah peradaban yang masyarakatnya berbeda dengan kebudayaan yang mereka yakini memiliki keunggulan dan terobsesi dengan inferioritas kekuatan mereka.

Maka kemudian dengan melihat secara cermat segala peluang yang ada dalam hubungan diplomatik Indonesia-Maroko, bukan tidak mungkin kedua negara tersebut menjadi harapan akan kebangkitan Islam dalam dunia Internasional. Destinasi Islam global nampaknya sudah sangat jelas dipancarkan dari kedua negara tersebut. Dan pada akhirnya, Islam akan mewarnai peradaban dunia sebagaimana peradaban Islam dahulu yang pernah menjadi center of references dari umat manusia secara umum.

Ridwan Arifin (ridwanarifin89@ymail.com)

 Naskah Esai Hubungan Diplomatik Indonesia-Maroko Tahun 2011

Read More

Gerakan Perubahan: dari Media Sosial ke Negara

Generasi muda sepanjang sejarah menempatkan diri sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam perubahan, baik secara moral, sosial, politik, maupun kultur. Pergerakan pemuda pada setiap masanya selalu diwarnai dengan berbagai karakter yang menunjukkan pola-pola pergerakan dan atau perubahan yang diusung kepada khalayak. Mulai dari yang konvensional sampai yang paling modern, dari yang berdampak lokal sampai mendunia. Generasi muda dalam gerakan perubahannya bukan hanya mengusung isu tanpa solusi tapi juga memberikan solusi kritis atas permasalahan yang dihadapi. Bahkan Amin Sudarsono (2010) menegaskan bahwa dalam kesejarahan Indonesia dan sebagian besar negara di dunia, inetelektulitas tampaknya menjadi standar ide-ide perubahan, dan menjadi parameter bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin perubahan.[1]

Hal yang menjadi tuntutan besar dan motif pengusungan gerakan perubahan oleh generasi muda adalah ketidakseimbangan kondisi sosial di masyarakat baik yang disebabkan oleh elemen-elemen masyarakat tertentu atau bahkan pemerintah. Pada sisi yang sama pula, gerakan pemuda bermetamorfosa ke dalam bentuk-bentuk yang lebih elegan dan komunikatif tanpa menghilangkan unsur provokatif dan persuasif. Kalaulah dahulu gerakan pemuda menggulingkan tirani Soekarno atau bahkan Orde Baru yang merezim dengan berbagai bentuk aksi demostrasi yang berakhir pada singgungan fisik antara pemerintah dan rakyat yang dalam hal ini pemuda. Namun kini, sebuah pengusungan perubahan, ide-ide yang membakar semangat bisa lebih cepat menyebar dan merasuk ke semua elemen masyarakat melalui berbagai social media yang pada akhirnya masyarakat secara sukarela tersadarkan dan tergerak ke dalam bentuk perubahan yang lebih nyata. Tentu kita masih mengingat bagaimana rezim Muammar Khadafi di Libya dilengserkan oleh gerakan perubahan yang diusung masyarakat, atau bahkan Revolusi Mesir belum lama ini yang dimulai dari gerakan bawah tanah melalui dunia maya yang justru memberikan dampak luas bagi rakyat Mesir itu sendiri. Bukankah telah terbukti, bahwa sejatinya arus kekuatan rakyat (people power) tidak bisa dibendung dengan cara apapun bahkan dengan intimidasi sekalipun.

Adalah satu hal tidak bisa terbantahkan bahwa media informasi yang semakin luas dan bisa diakses oleh semua elemen masyarakat memberikan dampak yang signifikan pada setiap sektor masyarakat. Bahkan gerakan-gerakan perubahan sosial yang selama ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lainnya tidak terlepas dari peran media informasi dan komunikasi. Memang sekarang ini, tidak ada lagi kata sendiri dalam perubahan dan juga tidak untuk rasa takut. Sebab kemudahan akses informasi komunikasi memberikan setiap individu ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan ide-ide segar mereka bahkan ide yang paling ekstrim sekalipun dalam proses perubahan masyarakat. Bagaimana bisa seorang Prita Mulyani menjadi insiprasi gerakan yang meng-Indonesia dalam membentuk aksi solidaritas kemanusiaan? Atau bagaimana mungkin seorang SBY sering sekali cemas dan mengeluh terkait berbagai pemberitaan tentang dirinya pada berbagai media termasuk media sosial. Hal tersebut dimungkinkan terjadi bahkan masih banyak hal dan peristiwa yang mungkin terjadi akibat gerakan perubahan sosial yang diusung oleh generasi-generasi muda melalui berbagai media sosial yang ada

Propaganda Persuasif Pemuda

            Kita selalu mengidentikkan propaganda dengan sesuatu yang lekat dengan aksi demostrasi dan gerakan perubahan. Memang tidak salah, sebab propaganda adalah salah satu bentuk dari sekian banyaknya bentuk bagian-bagian pendukung pada proses perubahan sosial. Propangare[2]secara harfiyah merujuk pada cara tukang kebun menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memperoduksi tanaman baru yang kelak akan tumbuh sendiri. Dengan pemaknaan lain bisa dikatakan bahwa propaganda adalah mengembangkan atau memekarkan (untuk tunas). Maka apa yang dilakukan oleh Prita Mulyasari dalam gerakan perubahan adalah salah satu teknik untuk mengembangkan atau memekarkan pemikiran-pemikiran yang sejalan dengannya yang berbeda tempat, ruang dan waktu sehingga mampu memunculkan atau menghidupkan benih-benih baru pada berbagai situasi di kemudian hari. Dan ternyata benar, Prita Mulyasari berhasil membuka kesadaran masyarakat atas ketidakadilan yang diterimanya dan bahkan mampu mengorganisir beberapa kelompok masyarakat yang memiliki nasib yang sama dalam bentuk gerakan yang lebih terarah dan dinamis.

Harold D. Laswell (1937) menegaskan bahwa propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi manusia dengan memanipulasi representasinya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Prita Mulyasari atau Pemuda Mesir dalam Revolusi Mesir sebagai bentuk cara bagaimana untuk mempengaruhi kelompok masyarakat lainnya sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bukan hanya untuk kelompoknya tapi untuk seluruh masyarakat pada umumnya. Sebenarnya, yang melatarbelakangi gerakan-gerakan perubahan baik sejenis Prita atau Revolusi Mesir adalah adanya hasil dari proses interaksi antar individu yang memberikan sinyalemen ketidakseimbangan dalam kondisi masyarakat yang akhirnya mengarah pada satu opini publik tertentu. Hal ini tentunya membuat kita berpikir bahwa sejatinya gerakan-gerakan nonformal (seperti melalui media sosial: blog, facebook, atau twitter) justru lebih memberikan efek yang luas dibandingkan gerakan yang terbentuk dalam badan lembaga tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh William Albiq (Santos Sastropoetro, 1990) bahwa opini publik adalah suatu jumlah dari pendapat-pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik.

Kemudian, apa yang diupayakan oleh gerakan pemuda dalam bentuk propaganda bisa dikatakan sebagai bentuk rekayasa sosial yang meliputi sebuah proses perencanaan, pemetaan dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur sebuah basis sosial masyarakat. Maka perubahan sosial ini dimaknai sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya terhadap aspek-aspek dari struktur sosial.[3] Revolusi adalah salah satu bentuknya, sebagaimana pernah diupayakan oleh pemuda Mesir yang berakhir pada perubahan struktur sosial masyarakat Mesir secara singkat. Memang revolusi selalu menggunakan cara cepat, cukup beresiko, dilakukan secara reaktif dan terkesan sporadis. Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat perubahan yang diusung generasi muda. Berikan Aku sepuluh orang pemuda maka akan Aku goncangkan dunia, kata Bung Karno yang kemudian selalu menginspirasi gerakan pemuda nasionalis dalam berbagai gerakan perubahannya.[4]

Dari Media Sosial Ke Negara

Facebook, twitter, blog, atau bahkan mailing list kini menjadi media-media sosial yang memberikan berbagai pencerahan pada masyarakat. Banyak ide-ide dan semangat pemuda yang dikobarkan dan disebarkan melalui media tersebut. Memang, kemudahan akses informasi memberikan dampak yang luas dan sporadis begitupula dengan penyampaian ide-ide, kritik, atau bahkan keluhan melalui media-media sosial tersebut. Kita mungkin pernah mendengar istilah blogblower sebagai sebutan untuk para blogger yang berani mengungkapkan semua kejadian di masyarakat baik berupa pengungkapan fakta kasus atau kritik peristiwa. Dan memang, cara-cara seperti itu dinilai efektif dalam pengusungan perubahan masa kini.

Perubahan sosial pada masa-masa sebelum kemunculan teknologi informasi yang canggih dan pesat, selalu diwarnai oleh berbagai praduga yang mengarah pada kepentingan kalangan elit tertentu. Spirit muda sering ditandai dengan berbagai eksklusivitas tanpa sadar. Dalam banyak perbincangan biasanya mereka mengeindetifikasikan diri dengan peran awal para pendiri negara ini yang memulai debut politik mereka sebagai kaum muda. Sisi lain yang tidak bisa dipungkiri adalah fakta bahwa gerakan kaum muda merupakan representasi kelompok elit dari kalangan menengah (middle class) di struktur sosial masyarakat.[5] Kendati demikian, gerakan perubahan pemuda selalu memberikan kesan yang membekas pada masyarakat dan pemerintah.

Gerakan yang dimulai melalui media-media sosial seperti facebook, twitter, maling list, atau blog tidak lagi terlokalisasi dalam bentuk gerakan regional berskala kecil saja melainkan sudah merambah kepada isu-isu kritis terhadap pemerintah dan keinginan untuk bebas dari ketidakadilan rezim. Pada titik inilah, titik dimana gerakan muda tidak lagi terbatas pada isu lokal, memiliki sebuah kesempatan atas kekuasaan gerakan rakyat. Kekuasaan yang dimaknai oleh Budiardjo (2002)[6] sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Oleh karenanya, gerakan pemuda membingkai movement mereka dengan bentuk-bentuk kekinian dengan pemanfaatan media sosial secara masif. Maka perubahan sosial, dari media sosial ke negara akan selalu mengalami metamorfosa ke dalam bentuk-bentuk yang lebih baru, elegan dan semakin persuasif.

Ridwan Arifin

ridwanarifin89@ymail.com

Essay for Indonesian Young Netizen Day (IYND) 2011

Catatan Kaki

---

[1] Amin Sudarsono, Kata Pengantar dalam “Ijtihad Mmbangun Basis Gerakan”, Muda Cendekia, 2010, hlm xii.

[2]  Edo Segara, “Humas Gerakan Membangun Citra Gerakan”, Muda Cendekia, 2010, hlm.  43.

[3]   Amin Sudarsono, “Ijtihad Mmbangun Basis Gerakan”, Muda Cendekia, 2010, hlm 87-88.

[4]   Salah satu ungkapan Mantan Perseiden Soekarno dalam membangkitkan semangat pemuda Indonesia pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Ungkapan ini selalu menjadi dalil ‘pembenaran’ bagi pemuda Indonesia bahwa mereka memiliki peran penting dan strategis dalam perubahan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan sikap elitis pragmatis dalam gerakannya.

[5]  Amin Sudarsono, Epilog dalam “Ijtihad Mmbangun Basis Gerakan”, Muda Cendekia, 2010, hlm 213.

[6]  Miriam Buduarho, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, PT Gramedia, 2002. Hlm. 35.

Read More

SBY Harus Belajar dari Si Super Sic

Kisah tragis tewasnya pembalap Italia Marco Simonceli di lintasan bukanlah kejadian pertama dalam MotoGP. Antara kejayaan dan kematian, sangat berbeda tipis, paling tidak itu yang kita tangkap dalam berbagai olah raga ekstrem seperti MotoGP. Mungkin ada banyak pihak yang terkejut hingga mata terbelalak melihat kejadian tesebut, bagaimana tidak, hanya sepersekian detik hidup si Super Sic berakhir dengan sangat tragis. Dahulu mungkin kita selalu jengkel dan kesal dengan ulahnya yang nekat dan terkesan ugal-ugalan sehingga membahayakan pembalap lainnya. Tapi kini berbeda, kita mencoba mendalami sosok si Super Sic kebelakang. Dari balik gayanya yang ‘urakan’ dan terkesan ‘semau gue’, kita belajar keberanian dalam mengambil tindakan dan tegas dalam bersikap. Selain itu, ada kegigihan dan pantang mundur dari medan laga meski beberapa kali jatuh dan kalah. Bukan popularitas dai tindakan yang tepat dan santai-santai saja, tapi popularitasnya dibangun justru dari karakternya yang nekat, pemberani dan pantang menyerah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, keberanian Simonceli memberikan sebuah pencerahan betapa keberanian pada akhirnya membutuhkan pengorbanan, bukan untuk kesuksesan tapi untuk dedikasi. Keberanian mengambil sikap tegas dan tindakan, meskipun tak berbuah popularitas namun menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam kacamata prorakyat tentulah pada akhirnya akan menciptakan pencitraan tersendiri bagi rakyat terhadap pemerintah. Timbang sana-sini dan semakin banyak menimbang hingga tidak berimbang apa yang diputuskan menjadi salah satu indikasi betapa pemerintah Indonesia masih akan dan tetap berkonsentrasi pada pencitraan. Dari sekian banyak kebijakan yang telah digelontorkan ternyata hanya berujung pada ‘pembiaran’ struktural dimana kebijakan tersebut tidak lantas menyelesaikan permasalahan yang tengah rakyat hadapi. Alih-alih membela kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin sengara. Dan lagi-lagi reshuffle menjadi senjata pemerintah yang justru banyak rakyat yang tidak mau peduli lagi siapa menteri dan siapa presiden mereka karena bagi rakyat sama saja selama permasalahan mereka tidak terselesaikan.

Bahwa adalah benar jika pemerintah/organisasi publik adalah milik rakyat, karena kepada rakyatlah mereka mempertanggungjawabkan kinerjanya bukan kepada Tuhan. Hudges (1992) mengatakan bahwa ”government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it.” Organisasi publik dibuat oleh publik, untuk publik, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada publik. Bertumpu pada pendapat tersebut, pemimpin organisasi publik termasuk presiden diwajibkan berakuntabilitas atas kinerja yang dicapai organisasinya. Tujuan utama organisasi publik adalah memberikan pelayanan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat seoptimal mungkin. Maka yang menjadi main goal dalam pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat, apa yang dilakukan semua dan demi rakyat. Ironisnya, justru bukan negarawan yang rakyat dapati tapi pemerintah partisan. Bukankah Jhon F. Kennedy pernah bergumam bahwa “my loyalty to my party ends when my loyalty to my country comes”, betapa kemudian dedikasi untuk negara dan rakyat bukan lagi kelompok partai apalagi mementingkan popularitas partainya.

Tindakan Esktrem

            Bagaimanapun, SBY harus coba belajar dari Marco Simonceli si Super Sic. Darinya SBY akan menemukan keberanian bersikap, berani menantang arus dan yang terpenting bukan popularitas yang dikejar tapi dedikasinya. Meski sering berbuah kritik pedas dan pendapat kontras, si Super Sic terus berpacu dengan adrenalinnya dengan cepat dan tanpa takut kalah. Nampaknya, sosok pemimpin itulah yang dirindukan oleh rakyat ini. pemimpin yang mampu membuat kebijakan ‘ekstrem’ yang prorakyat meski banyak kritikan pedas dan pendapat yang kontra. Thoha (2004) menyatakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini, menjadikan pemimpin selalu menjadi fokus evaluasi mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan organisasi termasuk dalam pemerintahan.

            Maka pada akhirnya, SBY yang Super Sic kita harapkan keberadaannya atau semoga presiden Indonesia mendatang adalah Presiden Indonesia yang Super Sic yang suka pada tantangan bukan hanya suka berkaraoke dan berduduk-duduk manis. Mengutip isi Pledoi Soekarno pada sidang di depan Landraad Bandung dengan judul “Indonesia Menggugat” menyatakan bahwa “Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, maupun sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya”, maka dari sana kita mengerti bahwa sedari dulu hingga saat ini, memang kesejahteraan dan kedaulatan rakyatlah yang dituju bukan hanya popularitas rezim penguasa.

Ridwan Arifin

ridwanarifin89@ymail.com

Read More